Senin (19/8/2019), aksi massa dilakukan di beberapa kota di Papua seperti Jayapura, Manokwari, dan Sorong. Ini merupakan buntut dari tindakan intimidasi yang rasis oleh TNI dan kelompok organisasi masyarakat (ormas) di berbagai daerah.

Di Jayapura, massa melakukan long march menuju kantor Gubernur Dok II Jayapura dari berbagai kawasan seperti Waena, Abepura, dan Kotaraja. Ribuan massa aksi tiba di Kantor Gubernur Dok II Jayapura sekitar pukul 15.36 WIT. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama jajarannya. Aksi massa dilakukan dengan orasi bergantian di Taman Imbi.

Kerusuhan meledak di Sorong, tepatnya di Bandara Domine Eduard Osok (DEO). Aktivitas Bandara DEO dilaporkan lumpuh sejak sekitar pukul 15.05 WIT pasca pelemparan kaca terjadi. Selain itu beberapa kendaraan dirusak oleh massa yang menerobos area parkir. Meski begitu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti mengklaim kondisi di Bandara DEO Sorong sudah terkendali.

“Petugas gabungan telah melakukan langkah cepat dengan melakukan pengamanan dan pengendalian di Bandar Udara DEO Sorong, meski sebelumnya sekelompok massa sempat memasuki wilayah parkir kendaraan dan merusak fasilitas terminal,” kata Polana melalui keterangan tertulis.

Sementara itu kerusuhan yang cukup besar meledak di Sorong. Aksi dimulai pukul 08.00 WIT di Jalan Yos Sudarso, salah satu jalan utama kota. Sejumlah ruas jalan diblokir, pohon ditebang, ban dan spanduk dibakar. Hal ini menyebabkan lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh.

Selain demo dan pemblokiran jalan, Gedung DPRD Provinsi Papua Barat juga turut jadi objek amukan massa. Gedung yang biasa digunakan untuk sidang paripurna ini dibakar.

Mikael Kudiai, salah seorang demonstran dan aktivis mahasiswa mengaku pada Tirto.id bahwa pembakaran gedung ditujukan sebagai “bentuk kekecewaan, penyesalan, dan lain-lain terhadap negara.”

Anggota DPRD Papua Barat memang tidak terdengar suaranya menanggapi perlakuan rasis dan intimidasi yang diterima oleh mahasiswa Papua di Surabaya. Padahal, ketua MUI Papua, Saiful Islam Al-Payege, sudah menghimbau anggota DPRD agar “lebih memperhatikan nasib mahasiswa Papua di Surabaya”.

Pengepungan Asrama di Surabaya

Polisi menyergap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Sabtu (17/8/2019) — ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya diserbu oleh ratusan orang yang tergabung dalam beberapa kelompok ormas sekitar pukul 14.00 WIB Jumat (16/8/2019). Di antara kerumunan massa yang memadati depan halaman asrama, teridentifikasi seragam organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Pemuda Pancasila.

Massa datang karena terpantik oleh informasi mengenai bendera merah putih yang patah dan dibuang ke selokan di depan Asrama Mahasiswa Papua. Dilansir dari Kompas.com, Muhammad, salah satu perwakilan massa ormas menjelaskan bahwa informasi tersebut diperoleh dari foto yang beredar di grup WhatsApp.

“Di satu grup (WhatsApp) bendera merah putih dipatah-patahkan dan dibuang ke selokan. Saya lihat (foto) itu di grup Aliansi Pecinta NKRI,” kata Muhammad.

Ia bersama massa lain lantas mendatangi Asrama Mahasiswa Papua. Namun, bendera merah putih sudah terpasang kembali di halaman asrama. Meski begitu, ia menilai tindakan pembuangan bendera merah putih ke selokan tak dapat dibenarkan.

Salah satu mahasiswa, Dorlince Iyowau, membenarkan adanya bendera yang terpasang di depan asrama tapi ia menyangkal adanya perusakan bendera oleh mahasiswa penghuni asrama.

“Sebenarnya kalau perusakan bendera itu tidak. Karena tadi pagi sampai tadi siang, (bendera merah putih) itu masih terpasang,” kata Dorlince saat dihubungi melalui telepon oleh Kompas.com.

Dorlince menceritakan bahwa pada Jumat siang (16/8/2019), beberapa mahasiswa Papua termasuk dirinya pergi keluar asrama untuk membeli makanan. Sekembalinya di asrama, mereka menemukan tiang dan bendera yang tadinya dikibarkan di depan asrama sudah patah.

Menurut pengakuan Dorlince pada Tirto.id, pukul 15.20 WIB asrama kedatangan TNI yang lantas menggedor gerbang disertai dengan teriakan “hey anjing, babi, monyet keluar lo. Kalau berani, hadapi kami di depan”. Tak lama setelah itu, Satpol PP dan kelompok ormas menyusul, memadati halaman depan asrama. Teriakan rasis tadi memicu tindakan reaksioner kelompok ormas, mereka melempar batu ke asrama.

Sabtu siang (17/8/2019) mereka kedatangan 27 mahasiswa Papua lain yang bermaksud membawa makanan bagi kawan-kawannya. Pasalnya sejak Jumat sore, 15 orang mahasiswa terpaksa menahan lapar karena terjebak di dalam asrama.

“Pihak kepolisian, RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat meminta kami keluar, kosongkan asrama. Kami menolak, kami bertahan karena kami merasa itu rumah kami,” ujarnya.

Hingga akhirnya pukul 15.00 WIB pihak kepolisian melakukan usaha masuk paksa. Dilaporkan CNNIndonesia.com terjadi 23 kali tembakan gas air mata yang dilakukan kepolisian. Hasilnya 5 orang terluka. Berdasarkan penjelasan Dorlince pada Tirto.id,satu orang terkena tembakan gas air mata pada kakinya, tiga orang terkena pukulan, dan seorang bapak kena tampol di alis matanya.

Sejumlah 42 mahasiswa yang berada di asrama digelandang ke Mapolrestabes Surabaya. Mereka diperiksa atas dugaan perusakan bendera merah putih. Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leonardus Simarmata menjelaskan, “Kami lakukan upaya penegakan hukum terhadap peristiwa terhadap lambang negara yaitu bendera merah putih yang ditemukan patah kemudian jatuh di got.”.

Leo juga menyangkal adanya pengusiran terhadap mahasiswa penghuni Asrama Mahasiswa Papua oleh polisi.

“Satu hal yang paling penting yang kami perlu garis bawahi bahwa tidak ada isu ataupun fakta pengusiran mahasiswa ataupun warga Papua di Jalan Kalasan atau di Surabaya,” ujarnya.

Pada pukul 23.30 WIB mahasiswa Papua yang diangkut paksa, dibebaskan oleh pihak kepolisian tanpa satupun dijadikan tersangka.

Ditulis Muhammad Rushdi pada 19 Agustus 2019